Tantangan Untuk Eks-RSBI: Menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)

sman5bks

Pada tanggal 8 Januari 2012 nasib RSBI berakhir pada palu Mahkamah Konstitusi. Keputusan MK nomor 5/PUU-X/2012 yang dibacakan oleh Ketua MK Moh. Mahfud MD “Menyatakan mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya. Pasal 50 ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional  bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.  Pasal 50 ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional tidak mempunyai keuatan hukum mengikat”.

Dengan keputusan itu, maka 329 SD, 356 SMP dan 615 SMA/SMK harus melepaskan statusnya sebagai RSBI. Namun pemberhentian itu tidak serta merta menghentikan program peningkatan mutunya. Dalam kesempatan terpisah Ketua MK menyatakaan bahwa putusan pembubaran RSBI berbeda dengan putusan penghentian jabatan-jabatan atau putusan lainnya. “Ini urusan pendidikan, harus ada terminal peralihan,”

Menanggapi itu, hal itu Kemdikbud menyatakan bahwa karena ini adalah bagian dari proses pendidikan yang tengah berjalan, maka perlu waktu transisi. Penghapusannya secara total akan dilakukan sampai akhir tahun ajaran. Proses kegiatan belajar-mengajar di eks-RSBI harus tetap berjalan.

Dalam merespon perubahan sebagian pemerintah daerah menetapkan eks-RSBI menjadi sekolah unggul dengan tetap melanjutkan peningkatkan mutu sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Sebagian yang lain menunggu petunjuk menteri. Namun tragisnya, banyak sekolah yang telah kehilangan dukungan finansial dari orang tua murid. Di samping keterbatasan finansial, kini sebagian sekolah diubah statusnya menjadi SSN alias sekolah berstandar nasional sehingga model penerimaan siswanya, dukungan finansialnya, bahkan programnya kembali menjadi sekolah reguler. Fenomena sekolah dalam penantian ini masih berjalan sampai pada penghujung akhir tahun pelajaran ini.

Eks-RSBI  Menjadi BLUD

Pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2013 telah dilaksanakan rapat koordinasi antara Kemendikbud yang digagas oleh Dirjen Pendidikan Menengah, dengan perwakilan Kemendagri dan Kementrian Keuangan yang menangani pengembangan BLUD untuk membahas kemungkinan mengembangkan sekolah eks RSBI menjadi BLUD.

Dalam diskusi terungkap pemikiran tentang pentingnya menindaklanjuti rapat dengan melalukukan pembahasan lebih lanjut tentang peluang sekolah bertransformasi menjadi BLUD. Tentu saja melalui kajian yang lebih mendalam dan bertahap. Untuk menerapkannya secara masif memerlukan pengkajian terlebih dahulu yang didahului dengan perumusan peraturan, mengembangkan kesiapan program, meningkatkan mutu sumber daya manusia, menyiapkan pedoman, dan piloting.

Pelaksanaan BLUD merupakan bagian dari pelaksanaan program reformasi keuangan di Indonesia telah dimulai sejak tahun 2003. Beberapa peraturan yang  terkait dengan pengelolaan keuangan, yaitu Undang-Undang No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang No.1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan UU No.15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Peraturan itu diterbitkan dengan harapan agar pola keuangan negara bisa berjalan lebih transparan dan akuntabel dengan melakukan transformasi dari penganggaran tradisional ke penganggaran berbasis kinerja.

Terkait dengan itu, pemerintah pun menerbitkan peraturan tentang  Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Daerah) yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah.

Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas. Dalam hal ini yang disebut dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dapat berupa sekolah, rumah sakit, puskesmas, akademi, layanan pariwisata dan lain sebaginya.

Reformasi ini terkait dengan Pola Pengelolaan Keuangan BLUD (PPK-BLUD) yaitu pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.

Inti dari pelaksanaan BLUD adalah;

  • Menjadikan sekolah sebagai perangkat kerja pemerintah daerah untuk memberikan layanan umum secara lebih efektif dan efisien sejalan dengan praktek bisnis yang sehat.
  • Sekolah yang telah menjadi BLUD merupakan bagian dari perangkat pemerintah daerah yang dibentuk untuk membantu pencapaian tujuan pemerintah daerah, dengan status hukum tidak terpisah dari pemerintah daerah.
  • Dalam pelaksanaan kegiatan, sekolah pelaksana BLUD harus mengutamakan efektivitas dan efisiensi serta kualitas pelayanan umum kepada masyarakat tanpa mengutamakan pencarian keuntungan.

Sekolah dapat ditetapkan menjadi pelaksanaan Pola Pengelola Keuangan BLUD (PPK-BLUD) harus memenuhi tiga syarat substantif, teknis, dan admlnistratif. Sekolah dalam hal ini memenuhi syarat substantif karena bersifat operasional dalam menyelenggarakan pelayanan umum yang menghasilkan jasa publik (quasipublic goods). Sekolah juga sebagai penyedia jasa layanan umum untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan kepada masyarakat. Persyaratan substantif melekat pada fungsi sekolah sebagai penyedia jasa layanan pendidikan.

Persyaratan teknis yang wajib sekolah penuhi untuk menjadi BLUD adalah yang memiliki kinerja pelayanan pendidikan yang layak dikelola dan ditingkatkan

pencapaiannya melalui BLUD atas rekomendasi sekretaris daerah untuk SKPD atau kepala SKPD untuk Unit Kerja. Kelayanan ini tentu terkait pada hasil penilaian akreditasi.  Di samping itu, sekolah dapat mengajukan diri menjadi BLUD jika memiliki kinerja keuangan  yang sehat.

Kriteria layak kelola berarti memiliki potensi untuk meningkatkan penyelenggaraan pelayanan secara efektif, efisien, dan produktif. Hal tesebut harus dibuktikan dengan hasil penilaian kinerja. Sementara kriteria kinerja keuangan yang sehat ditunjukkan dengan tingkat pendapatan dari layanan cenderung meningkat dan efisien dalam membiayai pengeluaran.

Persyaratan administratif untuk menjadi menjadi BLUD sekolah hendaknya (1) menyatakan kesanggupan untuk meningkatkan kinerja pelayanan, keuangan, dan

manfaat bagi masyarakat; (2) memiliki sistem tata kelola; (3) memiliki rencana strategis bisnis; (4) memenuhi standar pelayanan minimal dalam hal ini memenuhi standar nasional pendidikan (5) memiliki laporan keuangan pokok atau prognosa/proyeksi laporan keuangan; dan (6) laporan audit terakhir atau pernyataan bersedia untuk diaudit secara independen.

Rencana strategis bisnis (RSB) merupakan rencana strategis lima tahunan yang  mencakup, antara lain pernyataan visi, misi, program strategis, pengukuran pencapaian kinerja, rencana pencapaian lima tahunan dan proyeksi keuangan lima tahunan sekolah. RSB sekaligus menggambarkan rencana kegiatan lima tahunan, pembiayaan lima tahunan, penanggung jawab program, dan prosedur pelaksanaan program.

Laporan keuangan pokok terdiri  atas (1)  laporan realisasi anggaran; (2)  neraca; dan (3) catatan atas laporan keuangan. Laporan kuangan dirumuskan berdasarkan sistem akuntansi yang berlaku pada pemerintah daerah.

Prognosa atau proyeksi laporan keuangan terdiri atas (1) prognosa/proyeksi laporan operasional; dan (2) prognosa/proyeksi neraca. Keduanya berpedoman pada standar akuntansi yang diterbitkan oleh asosiasi profesi akuntansi Indonesia.

Apa Keuntungan Sekolah Menjadi BLUD>

Menjadi BLUD memungkikan sekolah untuk meningkatkan kemandirian dalam pengelolaan lembaganya dengan meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyediaan sumber dana dan alokasi dana untuk meningkatkan mutu pelayanan. Peningkatan dapat dilakukan melalui penetapan standar mutu pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan mutu yang memenuhi kepuasan pelanggan sehingga pelanggan dapat membayar sesuai dengan tingkat kepuasan yang diperolehnya.

Untuk mencapai target standar pelayanan tiap satuan pendidikan dapat mengembangkan (1) struktur organisasi (2) prosedur kerja, (3)  pengelompokan fungsi yang logis; (4) pengelolaan sumber daya manusia sesuai dengan kebutuhan peningkatan mutu.  Untuk menunjang efektivitanya maka sekolah perlu memperhatikan prinsip  transparansi, akuntabilitas,  responsibilitas, dan  independensi.

 

Bagaimana Memulainya?

Untuk menyiapkan pelaksanaan BLUD sekolah perlu memulai dengan meningkatkan tertib administrasi sebagai berikut:

  1. Meningkatkan mutu tata kelola program jangka menengah dan tahunan sebagai dasar untuk mengembangkan rencana strategis bisnis (RSB) sebagai dasar pengembang visi, misi, program strategis, pengukuran pencapaian kinerja, rencana pencapaian lima tahunan dan proyeksi keuangan lima tahunan sekolah.
  2. Sistem administrasi berupa anggaran dan pertanggung jawaban keuangan yang realistik yang didukung dengan sistem tata kelola dalam bentuk (1)  laporan realisasi anggaran; (2)  neraca; dan (3) catatan atas laporan keuangan yang dirumuskan berdasarkan sistem akuntansi yang berlaku pada pemerintah daerah sebagai  dasar untuk mengembangkan sistem keuangan sesuai dengan standar akuntansi yang diterbitkan oleh asosiasi profesi akuntansi Indonesia
  3. Mengembangkan mutu sumber daya manusia yang mengelola administrasi program dan keuangan. Untuk menyiapkan ini pasti harus mereformasi sistem tata usaha sekolah yang tradisional menjadi dapur penunjang bisnis layanan yang sehat dan dukungan sistem akuntasi sekolah yang memenuhi standar akuntansi Indonesia.
  4. Meningkatkan kompetensi kepala sekolah sebagai pengembang dan penyelenggara rencana strategi sekolah sebagai rencana strategi bisnis layanan pendidikan yang memenuhi kepuasan publik.

Sumber Bacaan : Guru Pembaharu

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s